Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sambo R Darampalo; Nasrullah

doi:10.59211/mjpjlj.v1i1.4

Authors

Sambo R Darampalo Polres Pohuwato
Nasrullah

DOI:

https://doi.org/10.59211/mjpjlj.v1i1.4

Keywords:

Forced effort, Narcotics, Crime

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of coercive efforts against the suspect in the crime of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigator. To find out and analyze the factors that have become obstacles to the implementation of forced efforts against a suspect in the crime of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigator. The research method used is empirical legal research methods. The results of this study are the implementation of coercive efforts against suspected criminal acts of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigator, namely based on the KUHAP rules and also based on the National Police Regulation Number 6 of 2019 concerning criminal investigation which consists of several actions, namely: arrest attempt, search effort, effort Confiscation and detention attempts. Factors that have become obstacles to the implementation of coercive efforts against suspected criminal acts of narcotics abuse by the Pohuwato Police Narcotics Unit Investigators are the family of suspects who prevented the search, suspected drug dealers using new methods such as techniques or a disconnected cell system. Lack of human resources or less personnel than the Narcotics Unit of Pohuwato Police. The budget allocation is still minimal. The area of Pohuwato Regency. There is still a lack of public awareness.

References

Andi Hanzah. 2008. Hukum Acara Pidana, Edisi Ke 2, Cet. Ke I. Sinar Grafika. Jakarta.

Bambang Purnomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 …………, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

…………, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Brotodiredjo Soebroto. 2004. Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia Menyingsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru: Bunga Rampai, PTIK, Jakarta.

H.M.A. Kuffal. 2007. Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan) Cet Ke I. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Kedua, PT Alumni, Bandung.

Napitupulu, R.M. 1998. Kumpulan Beberapa Peraturan Perundang-undang Berkaitan Dengan Tugas-Tugas Kepolisian, Edisi Ketiga, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.

Reksodipuro, Maardjono. 2004. Polisi Dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum: dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, YPKIK, Jakarta.

Soedjono, 1988. Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention. Penerbit Alumni. Bandung.

Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ucok Samuel B. Hutapea. 2012. Analisa Normatif Penggunaan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Petugas Kepolisian di Jalan Raya Terhadap Pengemudi Kenderaan Bermotor. FH UI. Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Yahya Harahap. 2009. Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Ke 2. Sinar Grafika. Jakarta

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76. Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX.2000. Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.