Tinjauan Sosiologis Terhadap Permintaan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Tohirin; Rustam

doi:10.59211/mjpjlj.v1i1.6

Authors

Tohirin Universitas Icshan Gorontalo
Rustam

DOI:

https://doi.org/10.59211/mjpjlj.v1i1.6

Keywords:

Traffic Accidents, Request for Information, Witness

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to identify and analyze the factors that hampered witnesses' inquiries in solving traffic accident cases carried out by the Pohuwato Police Traffic Police. To find out and analyze the efforts made by Pohuwato Police Traffic Police investigators if the witness was difficult to provide information about traffic accidents. The method used in this research is empirical legal research method. The results of this study were (1) The factors that hampered the witness's request for testimony in the settlement of a traffic accident case carried out by the Traffic Police of Pohuwato Police: The witness did not want to attend, the witness did not want to give information, the witness lived far away, the witness was not completely know what happened. (2) Efforts made by Pohuwato Police Traffic Police investigators if the witness is difficult to provide information about a traffic accident: Making a notification letter or summons, Pohuwato Police Traffic Police members meet themselves and speak directly to the person being summoned, If the witness called is not found wrong one place, then the summons shall be sent through the village head or hamlet head, the witnesses' summons must of course be done with the correct procedure, calling the witnesses by telephone The suggestion in the results of this study is to facilitate the examination of witnesses, the Pohuwato Traffic Police should use available technology such as video calls through applications such as zoom, google meet or applications that support doing it online. The need to maximize the socialization of socialization about safetty riding or road safety to motorists so that traffic accidents can be reduced and public awareness increases.

References

Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan ke-5. Jakarta Rajawali Pers.

Andi Zainal Abidin Farid, 1981. Diklat Himpunan Kuliah 1960-1981. Ujung Pandang.

Apong Herlina, et all, 2004. Modul Analisa Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pemerintah RI kerja sama dengan UNICEF, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2000. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan PidanaPenjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang

________________, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.

Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro, 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia

Marc Levin dan Eva Achjani Zulfa, 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung.

Momo Kelana, 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, Jakarta, PTIK Press.

Mushadi, 2007. Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Semarang: Walisongo Mediation Center

Moeljatno, 1985. Membagi Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara

_________, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

R. Abdussalam, 1997. Penegakan Hukum Oleh Polri: Dalam Mengadakan Tindakan Lain MenurutHukum Yang Bertanggung Jawab Sebagai Kebijakan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan, Polri, Jakarta.

Sri Widyastuti, 2005. Tindak Pidana Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Menyebabkan Kematian Oleh Aparat Kepolisian. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Ilias Chatzis, dk,2010. Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, Jakarta: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Wirjono Prodjokirono, 2009. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Adimata

Undang Undang

Undang Undang Negara RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Undang Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

KUHAP

KUHP